Wakil KPK Membantah Jika Menyodorkan Surat Tawaran Bekerja di BUMN Untuk Pegawai KPK Non-aktif
Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membantah
pihaknya menyodorkan dua surat kepada pegawai nonaktif. Dua surat itu
tentang permintaan pengunduran diri dan permohonan pekerjaan di Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).
"Yang jelas dari kita enggak ada meminta pengunduran diri dan lain-lain,"kata dia dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).
Ghufron berpandangan, jika benar pegawai nonaktif KPK disodorkan surat
permohonan pekerjaan di BUMN, kemungkinan lantaran pernyataan dari
pegawai nonaktif yang meminta agar pimpinan memerhatikan mereka yang tak
lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Yang jelas form-nya saya enggak tahu. Kalau ditawari, itu bukan
ditawari. Mereka itu katanya sih, ya, mereka nanya masa sih pimpinan
enggak memikirkan mereka. Begitu,"kata dia.
Ghufron menyebut, tak semua pegawai yang tak lulus TWK menolak dan
melawan para pimpinan KPK. Dia menduga ada beberapa pegawai yang justru
tetap meminta perhantian dari para pejabat dan pimpinan KPK.
"Artinya, mereka yang TMS (tidak memenuhi syarat) kan ada macam-macam
levelnya, ada yang melawan, kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin
ada yang minta tolong begitu, mereka mungkin inisiasi di antara mereka
sendiri, itu mungkin,"kata Ghufron.
Terima Kabar
Sebelumnya, penyidik nonaktif KPK Unique Baswedan menerima kabar bahwa
rekan-rekannya di lembaga antirasuah yang dinonaktifkan diminta
menandatangani dua buah surat.
Surat tersebut berisi tentang permintaan pengunduran diri dan permohonan pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Iya beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan
pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat,
yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke
BUMN,"kata Novel dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).
Menurut Novel, beberapa rekannya yang dinonaktifkan sudah didatangi oleh
seseorang dari KPK. Unique meyakini tindakan tersebut atas
sepengetahuan para pimpinan KPK. Menurut Novel, itu merupakan
penghinaan.
"Bagi kami itu adalah suatu penghinaan,"kata dia.
Novel menegaskan, dirinya dan rekan-rekan yang dinonaktifkan berada di
KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan semata-mata hanya
membutuhkan pekerjaan. Menurutnya, hal ini semakin memperjelas upaya
sistematis membunuh pemberantasan korupsi.
"Hal ini semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin
menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan memberantas
korupsi,"kata Novel.
Senada dengan Unique, pegawai nonaktif KPK Benedycitus Siumlala
menegaskan dirinya akan menolak surat tersebut. Dia menyebut, dua lembar
surat itu bukan jalan keluar untuk menyelesaikan polemik tes wawasan
kebangsaan (TWK).
"Kalau saya pribadi jelas menolak. Bukan itu jalan keluarnya, dan enggak
ada opsi itu di rekomendasi ORI dan Komnas PORK. Saya pribadi enggak
mau menghambat pimpinan. Surat itu isinya feodal sekali,"kata
Benedyctus.
Komentar
Posting Komentar